Warga Tolak Paket Bantuan, Ini Respons Walkot Bandung

273

Wali Kota Bandung Oded M Danial menanggapi soal aksi penolakan warga atas bantuan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Oded, aksi penolakan yang videonya viral di media sosial itu merupakan dinamika di tengah masyarakat.

“Ya saya kira itu dinamika dari masyarakat, nanti kita klarifikasi lah,” ucap Oded saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (23/4/2020).

Oded menyatakan urusan bantuan sosial ini memang cukup banyak pintunya. Bahkan Pemprov Jabar menyebut ada 9 pintu bantuan bagi warga terdampak selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

ded menambahkan pendataan untuk bantuan dari pemerintah provinsi pun belum rampung.

“Yang jelas sekarang memang urusan bansos ini kan pintunya banyak dan sampai hari ini, punten, pintunya banyak terus kemudian kebijakannya pun untuk menentukan saja sasarannya juga kan belum selesai dari provinsi. Di provinsi itu sekarang masih melakukan pendataan ulang sampai tanggal 25 yang akan datang,” tutur Oded.

Sementara itu untuk bantuan dari Pemkot Bandung, Oded mengklaim pendataan sudah selesai. Sebab, Pemkot Bandung memberikan bantuan berupa uang.

“Kalau oleh Pemkot Bandung sudah dibagikan, kemarin sudah mulai karena di Kota Bandung ini bentuknya uang. Kalau yang pintu kota Bandung sudah selesai, kita sudah punya datanya dan sudah jelas. Insya Allah sudah kita bagikan,” kata Oded.

Seperti diketahui, Petugas PT Pos Indonesia ditolak sejumlah warga Kota Bandung saat hendak memberikan paket bantuan dari Pemprov Jabar. Video penolakan itu viral di media sosial (medsos).

Dalam video berdurasi 1 menit 13 detik itu, memperlihatkan ada tiga petugas memakai jaket oranye PT Pos Indonesia hendak mengirimkan paket bantuan untuk warga terdampak pandemi Corona atau COVID-19. Di video itu terdengar ucapan dari warga.

Camat Bojongloa Kaler Ayi Sutarsa membenarkan peristiwa tersebut. “Betul itu di RW 08 Kelurahan Kopo, kejadiannya kemarin (Selasa),” ucap Ayi.

Ayi menuturkan kejadian itu berawal saat petugas PT Pos Indonesia hendak memberikan paket bantuan ke warga di wilayah tersebut. Petugas tersebut lantas menanyakan alamat kepada warga sekitar.

“Itu ketika ada petugas Pos yang akan memberikan bantuan provinsi kepada warga di RW 08. Mereka bertanya (alamat) ke ibu-ibu. Karena bertanya alamat ke penduduk situ, para penduduk tahu kenapa hanya dua, padahal di sini banyak warga miskin,” tutur Ayi.

Ayi menjelaskan paket bantuan dari Pemprov Jabar yang dikirim petugas itu hanya dua paket untuk warga sekitar. Warga yang merasa membutuhkan juga menolak dan meminta petugas untuk meninggalkan lokasi.

“Akhirnya ramai. Nah, pak RW berpikiran daripada jadi polemik, lebih baik bantuan provinsi itu dikembalikan dulu,” kata Ayi.