BPTJ Sepakat Saat PSBB Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang

306

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana B. Pramesti, memastikan ojek online dilarang membawa penumpang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut beliau semua pemerintah daerah yang telah menghadiri rapat pada hari senin 13 April 2020 telah mensepakati keputusan tersebut. Polana mengungkapkan peserta rapat juga sepakat untuk aturan soal transportasi publik di Jabodetabek harus sinkron (sama) satu dengan lainnya. Kebijakan yang telah ditetapkan setiap pemerintah daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing – masing karena karakteristik Jabodetabek berbeda – beda. Untuk transportasi umum Jabodetabek diputuskan beroperasi pukul 06.00-18.00 WIB dan harus memperhatikan protokol kesehatan. Operasional transportasi publik “Yang penting di dalam status PSBB ini, semua transportasi khususnya angkutan penumpang tidak diberhentikan sama sekali. Akan tetapi dilakukan pembatasan baik menyangkut waktu operasional ataupun jumlah penumpang,” terang Polana.

Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memperbolehkan ojek online mengangkut penumpang dan hanya di perbolehkan mengantarkan pesanan barang saja. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Besarnya upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pandemi virus Corona di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjalani dan mematuhi aturan yang berlaku demi mencegah dan memutuskan rantai penyebaran virus covid-19. Jumlah kasus positif covid-19 sendiri telah mencapai 4.557 kasus dan telah 399 pasien telah meninggal dunia. Tercatat juga total pasien sembuh mencapai 380 orang dan 3.778 orang masih dalam perawatan. Jumlah yang sangat besar ini memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mematuhi semua anjuran dari pemerintah terkait cara pencegahan virus Corona.