Bupati Marah-Marah dan Kritik Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19

106

Gudanggames.net – Sebuah video yang menampilkan pria sedang marah-marah karena buruknya penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 viral di media sosial (medsos). Pria yang sedang mengkritik penyaluran dana bansos itu disebut-disebut adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar.

Aksi Bupati Sehan tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 3.48 menit dan dipublikasikan oleh pemilik akun Facebook Muhammad Nazar. Video tersebut dibubuhi dengan kalimat ‘Pak Bupati #BoltimSulut ini kritik ruwetnya birokrasi BLT dan Bansos, disaat wabah corona’. Video itu sudah 425 kali dibagikan dengan 130 komentar.

Dalam tayangan video tersebut, Bupati Sehan Landjar protes terkait aturan para menteri yang dinilai tidak adil dalam mengambil keputusan soal bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mengkritisi ruwetnya birokrasi untuk mendapatkan bansos.

“Kenapa dia ndak boleh dapet, karema dia dapat BLT. BLT-nya kapan? Masih mau buka-buka rekening inilah, kriteria macam-macam lah. Negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua!,” tutur Bupati Boltim seperti yang dikutip dari tayangan video yang viral di medsos, Minggu (26/4/2020).

Seorang pria kemudian mempertanyakan bahwa BLT tersebut bersumber dari dana desa. Bupati Sehan Landjar mengamini bahwa BLT memang berasal dari dana desa, tetapi prosesnya panjang.

“Iya dana desa, prosesnya kan panjang. Loh kalo 4.700 emangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu,” ungkapnya.

Sehan Landjar mengaku bingung jika ada penerima BLT tapi tidak mendapat bansos terkait Covid-19. Padahal, kata dia, penerima BLT yang saat ini justru paling membutuhkan bantuan.

“Marah sekali kita ini. Kita bingung. Bagaimana kita mau bagi beras ini, dorang dapat BLT. Sekarang yang lain-lain sudah terima, yang BLT ini lapar. Dia yang paling miskin sekarang. Uangnya engga tau mau kucur kapan,” ucapnya.

Ia menyayangkan ada pihak-pihak yang menggenaralisir bahwa semua kepala desa seolah-olah memotong bantuan dari pemerintah pusat. Seharusnya, katanya, pemerintah pusat mengambil kebijakan diskresi agar polisi ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penyaluran bantuan itu.

“Emangnya menteri itu semuanya lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala desa itu cuma garong. Jangan menggeralisir. Kasih saja diskresi dikawal oleh polisi, KPK, jaksa, LSM, wartawan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat terlalu banyak membuat aturan terkait penyaluran bansos. Kenyataan di lapangan, kata dia, justru masih banyak pemerima BLT yang kelaparan dan butuh segera bantuan makanan.

“Terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri ini. Omong kosong. Rakyat sampai datang biar seliter beras, dia dapat BLT, tapi BLTnya kapan. Bahkan, ada yang bilang, kasih aja beras 5 kilo gausah BLT. Kita sudah mau makan sekarang. BLT terlalu ribet,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, kepala dinas sosial di daerahnya bingung karena dipaksa harus membuka rekening kembali. Ia meminta agar pemerintah bertanggung jawab jika ada warganya yang meninggal karena kelaparan.

“Kenapa? Karena dia kan engga tau rakyat mati kelaparan. Saya yang tanggung jawab. Karena aturan kemudian mempersulit, bisa saja ada rakyat yang enggak makan,” imbuhnya.